Business Contract Drafting

Posted on


“It is important to note, however, that not every agreement is a contract. Therefore, all contracts are agreement although not all agreements are contract”

 

(Benny S Tabalujan, “Singapore Business Law”)

 

Setelah keikutsertaan saya pada Workshop “Business Contract Drafting” selama dua hari (21-22 Nov-2007) yang diselenggarakan oleh Harian Kontan dengan Workshop Leader Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M, ANZIP, CIP. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk memahami pentingnya mempersiapkan kontrak dengan baik.

 

Untuk membuat kontrak yang baik, ada beberapa poin yang harus dipahami bagi setiap perusahaan yang kerap bersentuhan dengan kontrak dalam menjalankan bisnisnya. Perjanjian atau kontrak yang sering digunakan dalam praktek seperti, Kontrak Jual Beli, Kontrak Sewa Menyewa, Perjanjian Kerja, Memorandum of understanding (MoU) Letter of Intent dan lain-lain mempunyai fungsi yang berbeda-beda.

 

Seperti kutipan Benny S Tabalujan diatas yang menyebutkan bahwa tidak setiap perjanjian merupakan sebuah kontrak dan setiap kontrak merupakan perjanjian. Sebuah perjanjian atau kontrak adalah sesuatu yang tidak mempunyai bentuk baku, artinya para pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian atau kontrak dapat membuat sebuah perjanjian atau kontrak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun ada hal-hal yang membatasi para pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak tersebut, yaitu hukum yang berlaku secara umum dimana mereka memilih pilihan hukum pada kontrak atau perjanjian tersebut.

 

Perjanjian atau kontrak berdasarkan dalam hukum positif Indonesia, adalah suatu perikatan antara subjek hukum yang diatur secara umum dalam KUH Perdata (KUH pdt). Yang menyebutkan bahwa subjek hukum dapat membuat undang-undang ataupun menciptakan hukum yang berlaku bagi mereka yang membuatnya.

 

Karena itu lahirlah perjanjian atau kontrak dari dua atau lebih subjek hukum. Dalam setiap perjanjian yang lahir tersebut tidak serta merta menimbulkan akibat hukum. Ada perjanjian yang tidak berakibat hukum, perjanjian yang menimbulkan akibat hukum adalah yang lazim disebut dengan kontrak.

 Perjanjian dan Kontrak 

Dalam prakteknya pemahaman terhadap perjanjian-perjanjian yang berasal dari sistem hukum Common Law seperti Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI) dan Letter of Comfort (LoC) digunakan seperti kontrak. Padahal MoU, LoI dan LoC di Negara asalnya digunakan oleh pelaku bisnis dengan maksud mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang tidak berakibat hukum melainkan pengikatan moral.

 

Dalam KUH pdt jika judul perjanjian atau kontrak berbeda dengan isinya, maka isi perjanjian yang akan diakui di depan hukum. Jadi, misalnya para pihak menggunakan MoU tetapi isinya menimbulkan akibat hukum, maka apabila terjadi sengketa timbulah akibat hukum seperti akibat hukum pada kontrak yang berlaku bagi para pihak.

 

Dengan belum adanya persamaan pemahaman yang setara diantara pelaku bisnis terhadap nama dari sebuah perjanjian, maka potensi terjadinya sengketa akan semakin besar. Oleh karena itu pembuatan perjanjian atau kontrak yang baik menjadi sangat penting demi tercapainya suatu tujuan perusahaan dengan baik.

 Aspek Hukum 

Kegiatan perusahaan yang didahului dengan sebuah perjanjian atau kontrak didasari dengan perjanjian untuk mendapatkan untung dan lebih untung bagi para pihak. Maksudnya, para pihak mengikatkan diri pada suatu perjanjian atau kontrak bisnis dengan maksud sama-sama mencari keuntungan. Tetapi dalam prakteknya apa yang disepakati dalam perjanjian kerap tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh para pihak, akhirnya kontrak tersebut menjadi perjanjian untung – rugi (sengketa).

 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah perjanjian atau kontrak berakhir menjadi sengketa dan merugikan salah satu pihak. Penggunaan terminologi merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan sebuah perjanjian atau kontrak menjadi sengketa. Selanjutnya ketika terjadi sengketa, para pihak akan dihadapkan dengan beban-beban baru, seperti biaya-biaya penyelesaian sengketa, potensi kehilangan hak-hak yang telah diperjanjikan dan waktu yang panjang dalam menyelesaikan sebuah sengketa.

 

Perjanjian atau kontrak yang baik adalah kontrak yang memperhatikan perlindungan hak, menghindari atau meminimalisasi potensi masalah dari penggunaan terminologi dan meminimalkan risiko biaya dalam hal sengketa tidak dapat dihindarkan. Dalam hal ini aspek hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam hal pembuatan perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak yang dibuat adalah hukum yang bersifat khusus (Lex Specialis Derogat lex Generalis) bagi para pihak yang bersepakat. Namun ketika adanya sesuatu yang tidak diatur dalam perjanjian tersebut maka akan mengacu pada KUH pdt sebagai hukum umumnya.

 

KUH pdt memberikan ketentuan pada perjanjian atau kontrak mana yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Perjanjian atau kontrak dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sementara perjanjian atau kontrak batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya jelas dan kausa yang halal.

 

Kesimpulan Persiapan yang baik terhadap pembuatan kontrak atau perjanjian dalam menjalanakan kegiatan pada suatu perusahaan adalah hal yang mutlak. Dibandingkan dengan konsekwensi yang harus ditanggung apabila suatu perjanjian atau kontrak menjadi penting setelah terjadinya sengketa.   Damy

Advertisements

please comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s